Archive

Posts Tagged ‘Wajar Tanpa Pengecualian’

STRATEGI MENUJU WTP

STATEGI MENUJU OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA

 

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dengan diterbitkannya paket Undang-undang tentang pengelolaan keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta peraturan pelaksanaannya yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, tentang tata cara Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, maka sistem pengelolaan keuangan Negara/Daerah mengalami perubahan yang sangat drastis, terutama dalam sistem pencatatannya yang dulu menggunakan sistem pembukuan tunggal (Single Entry) menjadi sistem Pembukuan ganda (Double Entry).

Dengan sistem Pembukuan ganda (Double Entry) maka tata cara pembukuan dan pelaporan keuangan Negara/Daerah sudah hampir mendekati dengan pembukuan perusahaan, hanya bedanya dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) harus berpedoman dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan secara khusus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, maka Pemerintah Daerah mau tidak mau harus mematuhinya yang antara lain tentang keharusan dalam penyelenggaraan Tata Pembukuan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaan penatausahaan dan tata pembukuan keuangan daerah tersebut diperlukan keahlian khusus dibidang akuntansi yang ditunjang dengan program aplikasi komputer yang handal serta dipayungi dengan peraturan perundang-undangan di tingkat daerah, yang diantaranya Sistem dan Prosedur Pengeloalaan Keuangan Daerah, Sisten Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) yang memadai serta pengawasan dan review oleh Inspektorat Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kondisi sumber daya dan perangkat peraturan yang ada Pemerintah Daerah mengalami kesulitan besar karena sumber daya manusia yang menguasai permasalahan pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal Penatausahaan dan Tata Pembukuan keuangan daerah baik kuantitas maupun kualitasnya masih sangat rendah. Para pegawai yang melaksanakan Penatausahaan dan Tata Pembukuan keuangan daerah pada umumnya bukan berlatar belakang pendidikan Akuntansi atau Keuangan dan juga sangat minim pengetahuannya tentang Penatausahaan dan Tata Pembukuan keuangan daerah dengan sistem baru. Jumlah tenaga akuntan yang professional pada pemerintah daerah sangat terbatas. Disamping itu mindset pegawai sudah terpola dengan sistem lama dan sulit berubah dalam menghadapi perubahan yang sangat drastis. Dalam hal sarana prasarana dalam menunjang kegiatan penatausahaan dan Tata Pembukuan keuangan daerah juga sangat minim baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Disamping itu peran Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam meningkatkan mutu pelaporan keuangan belum optimal dan lagi-lagi karena sumber daya manusia yang ada di Inspektorat pada umumnya sedikit yang berlatar belakang akuntansi.

B. DESKRIPSI MASALAH

Sebagai bentuk pelaksanaan APBD maka seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dipertanggung-jawabkan kepada DPRD, berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, pasal 232 ayat 5 menjelaskan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan yang meliputi:

  1. Laporan Realisasi Anggaran
  2. Neraca
  3. Laporan Arus Kas
  4. Catatan Atas Laporan Keuangan

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI smester pertama Tahun 2010 atas 524 Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2009 menunjukan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hanya satu Pemerintah Provinsi dan 12 Pemerintah Kabupaten/Kota, sedang sisanya sebanyak 511 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota memperoleh opini tidak wajar, Disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian(WDP). Dengan hasil penilaian tersebut, menunjukan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota masih rendah karena belum dapat mengungkapkan semua hal yang meterial secara wajar, teransaparan dan akuntabel serta dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan (Stakholders)

C. RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan yang diuraikan di atas, maka upaya yang perlu dilakukan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam hal penatausahaan dan Tata Pembukuan keuangan daerah. Dan strategi merubah Mindset pegawai dalam menghadapi perubahan yang sangat drastis, meningkatkan Sarana prasarana dalam menunjang baik perangkat lunak (Program Aplikasi Komputer) maupun perangkat keras serta meningkatkan Peran Inspektorat Kabupaten dalam meningkatkan mutu laporan keuangan. Dengan demikian maka rumusan masalahnya adalah Rendahnya kualitas pengelolaan keuangan daerah akibat dari lemahnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan Penatausahaan dan pembukuan keuangan daerah”

D. FOKUS MASALAH

Dalam pemecahan masalah ini, maka akan difokuskan kepada variable yang merupakan faktor yang mempunyai daya ungkit (leverage) yang dominan dalam pemecahan masalah yaitu sumber daya manusia, Konsultan Manajemen dan system informasi, sarana prasarana, produk hukum, peran inspektorat dan produk payung hukum dalam bidang keuangan.

E. TUJUAN

Tujuan dari analisis pemecahan masalah ini adalah untuk menghilangkan penghambat yang hakiki dari permasalah yang diuaraikan di atas, dengan harapan agar Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota berkualitas dalam arti bahwa laporan tersebut dapat mengungkapkan semua hal yang meterial secara wajar, teransaparan dan akuntabel serta dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan (Stakholders) serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Sedang tujuan akhirnya adalah diprolehnya hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

F. SASARAN

Dalam rangka mencapai tujuan dari pemecahan masalah ini, maka sasaran yang akan dilaksanakan adalah:

  1. Melakukan pelatihan formal dan non formal terhadap pegawai yang saat ini melaksanakan pengelolaan keuangan daerah terutama yang melaksanakan penatausahaan dan tata pembukuan keuangan daerah baik di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
  2. Melakukan sosialisasi dan bimbingan tehnik bekerjasama dengan pihak ketiga/konsultan yang professional kepada para pegawai dengan materi yang berhubungan dengan penatausahaan dan tata pembukuan keuangan daerah
  3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/konsultan yang profesional dalam menyiapkan perangkat lunak (software) berupa program aplikasi komputer pengelolaan keuangan daerah dan perangkat keras (hardware) untuk mendukung pelaksanaan penatausahaan dan tata pembukuan .
  4. Merevisi dan membuat peraturan perundang-undangan di bidang keuangan untuk menciptakan internal control yang baik.
  5. Meningkatkan kapasitas para pegawai Inspekorat Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melakukan review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten.

G. INDIKATOR HASIL YANG DIHARAPKAN

Indikator keberhasilan yang diharapkan adalah:

  1. Meningkatnya profesionalisme pegawai yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang melaksanakan penatausahaan dan tata pembukuan .
  2. Terbitnya Peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, perda tentang pengelolaan aset daerah, Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang sistem dan prosedur, kode rekening, kebijakan akuntansi dan petunjuk teknis penatausahaan dan tata pembukuan keuangan daerah.
  3. Terselesaikannya temuan hasil audit BPK yang menyebabkan opini tidak wajar, Disclaimer dan Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
  4. Tersusunnya Laporan Keuangan pada semua SKPD dan Laporan Keuangan konsolidasian pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota  yang berkualitas
  5. Terlaksananya review yang professional dari Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
  6. Diperolehnya hasil Pemeriksaan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Derah dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP)

H. RENCANA AKSI

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, diperlukan langkah-langkah strategis dalam bentuk Rencana Aksi yang terstruktur sehingga apa yang terdapat dalam tujuan Pemerintah daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengeculaian (WTP) dapat tercapai.

nb: mengenai rencana aksi ini dapat menghubungi kami melalui email: mirsadiskandar[@]yahoo.co.id atau melalui nomor 085813404158


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.